Polemik Penenggelaman Kapal, Satu Pelecehan terhadap Jokowi?

Polemik kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat saya terbahak-bahak. Apalagi polemik ini menyeret petinggi-petinggi pemerintah: semacam Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buat saya polemik ini bukan hanya konyol tetapi tidak mendidik publik. Bahkan jika ditelisik mendalam, ada unsur pelecehan terhadap instruksi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

Pertama, saya sendiri mendukung kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing. Mosok kita mau berunding dengan maling di rumah kita sendiri? Sudah berapa triliun rupiah kekayaan laut kita yang dikeruk oleh perampok-perampok asing itu. Jadi tenggelamkan saja semua kapal perampok itu agar mereka tahu bahwa kita amat serius untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Simak saja baik-baik. Sudah tiga tahun kebijakan penenggelaman ini berlaku. Tapi toh, masih ada juga perampok asing yang nekad. Lantas, bagaimana bila kebijakan ini diganti menjadi lebih lunak? Sudah pasti akan semakin “dimakanlah” Indonesia oleh para bedebah itu. Ibaratnya lunak-lunak dengan anjing rabies, sudah diampuni masih pula digigitnya kaki kita. Sah-sah saja memprotes, tapi tawarkanlah solusi yang lebih bernas, yang lebih tegas.

Kedua, penenggelaman kapal illegal fishing bukan berlangsung kali ini saja. Sudah sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah bertegas-tegas dengan para perampok di lautan Indonesia. Jadi, kalau menjelang tahun ke empat pemerintahan Jokowi-JK ini masih gaduh akibat masalah ini artinya ada “ketidakwarasan” di sini. Bukankah Albert Einstein menyebut: ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda?

Tiga tahun lebih polemik ini terbit dan tidak selesai hingga saat ini? Tiga tahun menteri-menteri yang berpolemik itu duduk satu meja dalam rapat kabinet, tetapi masalah ini coba diselesaikan di luar rapat kabinet. Jadi kalau ini bukan “ketidakwarasan, harus kita sebut apa?

Ketiga, boleh-boleh saja bicara kebaikan rakyat. Kapal-kapal itu diserahkan kepada para nelayan. Pertanyaannya, adalah jaminan kapal-kapal ini akan sampai kepada pihak yang tepat. Maaf-maaf saja, sepengetahuan saya mata aparat pemerintah itu suka siwer. Lain yang disasar, lain pula yang diberi.

Belum lagi kalau ada yang coba bermain-main. Ilustrasinya begini. Kapal-kapal itu diserahkan kepada kelompok nelayan yang sudah diajak berkompromi. Setelah penyerahan, kapal-kapal itu dibeli lagi oleh perampok-perampok yang kapalnya disita pemerintah. Siapa yang bisa menjamin scenario busuk seperti ini tidak akan terjadi?

Keempat, dan ini yang terparah, kabinet gaduh. Presiden dan kabinetnya adalah sebuah tim yang harus bergerak secara sadar, terkoordinasi, memiliki batasan yang teridentifikasi, dan secara berkesinambungan mengupayakan pencapaian tujuan bersama. Boleh-boleh saja punya pendapat berbeda, tetapi arena perang pendapat itu bukan di ranah publik, melainkan di rapat kabinet. Di sanalah urusan tetek-bengek kabinet dibahas bersama.

Jadi kalau kemudian Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Pandjaitan, Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Sri Mulyani mengritik kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti secara frontal di aras media, tentu kita jadi bertanya-tanya. Pada tahap awal ini adalah perihal kesolidadan “tim” pemerintah. Tetapi pada tahap selanjutnya ini juga bisa dipandang sebagai pelecehan terhadap Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi sudah berulang-ulang menyebut kabinet jangan gaduh, tetapi berulang-ulang pula peringatan Jokowi ini diabaikan.

Intinya, saya pikir kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing perlu dipandang dengan kacamata kewarasan anak bangsa, dalam kacamata kemerdekaan 100%. Biarkan ini menjadi debat yang sehat di aras public. Sementara menteri-menteri yang terkait dengan kebijakan Menteri Susi, silakan balik ke kandang, bahas ini di dalam rapat cabinet. Kecuali mereka hanya menganggap instruksi presiden tak ubahnya peluit tukang parkir yang bisa diabaikan.

pernah dimuat di politiktoday