(Review Novel) Tan : Gerilya Bawah Tanah

Judul : Tan : Gerilya Bawah Tanah (Trilogi Tan Malaka 2)
Pengarang : Hendri Teja
Penerbit : Javanica
Terbit : November 2017
Halaman : 507 halaman
Berat Buku : 500 gr

Saya senantiasa yakin jika kita akan semakin muda memahami kejadian hari ini dengan cara memahami kejadian di masa lampau. Novel ini salah satunya. Novel ini mengisahkan perjalanan Tan Malaka, salah satu tokoh yang paling berpengaruh (selain Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.) pada zaman perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak keseluruhan memang, melainkan pada periode 1926-1927, yakni sesudah pemberontakan rakyat.

Tan Malaka dilupakan oleh bangsa Indonesia sejak era Orde Baru. Jujur saja, hampir tidak saya kenali sosok Tan Malaka sampai akhirnya mengecap dunia perguruan tinggi. Siapa sangka bahwa sosok ini bukan cuma tenar lantaran label Partai Komunisnya. Tan Malaka lebih besar dari itu.

Kartini, Rakus dan Mega Korupsi E-KTP

Apa kaitan antara Raden Ajeng Kartini dan mega korupsi e-KTP? Tidak ada kecuali saling meniadakan. Kartini adalah pahlawan nasional, sementara mega korupsi e-KTP adalah kejahatan luar biasa. Sehingga secara logika, Kartini pasti menolak mega korupsi e-KTP.

Penolakan Kartini terhadap korupsi oleh pejabat negara pada zamannya tergurat jelas dalam suratnya pada sahabat penanya, Estella Zeehandelar, di  Belanda, 12 Januari 1900.

"Kejahatan yang memang ada atau lebih baik yang merajalela ialah hal menerima hadiah yang saya anggap sama jahat dan hinanya dengan merampas barang-barang milik rakyat kecil.”

Tetapi, rupanya korupsi di zaman Kartini lebih manusiawi ketimbang korupsi di zaman sekarang. Korupsi di era Kartini ditujukan guna mencukupi kehidupan akibat digaji kecil oleh pemerintah kolonial Belanda. Begitu kecilnya gaji mereka sehingga Kartini menyebut:

“hampir merupakan suatu keajaiban bagaimana mereka mencukupi keperluan hidup dengan gaji yang sedikit itu.”

Membaca Sejarah Pahlawan

Konon para pahlawan adalah mata air keteladanan. Karena itu untuk melestarikan sosok dan nilai para pahlawan, sekaligus untuk mewariskannya kepada generasi muda, salah satu cara yang dilakukan adalah menuliskan buku biografinya. Sayangnya penulisan buku biografi pahlawan rentan dengan intervensi, manipulasi, dan distorsi. Seringkali untuk menegakan nilai tertentu, buku biografi sengaja disusun bukan “apa adanya” tetapi “ada apanya”, alias sesuai dengan keinginan si pemesan.

Ambil contoh semasa rezim Orde Lama yang mendirikan Lembaga Sejarah dan Antropologi di tahun 1958, sebagai instrument untuk publikasi pahlawan yang salah satunya dengan membuat buku biografi para pahlawan. Pemerintah Suharto melanjutkan dengan meluncurkan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional di tahun 1979. Catatan Klaus H. Schreiner, pada tahun 1983 lembaga itu telah menerbitkan 73 biografi pahlawan.

Buku biografi versi penguasa ini pada akhirnya menemukan lawannya. Pertama, buku-buku biografi yang ditulis oleh mereka yang independen, tidak berdiri di bawah ketiak penguasa. Ambil contoh, M. Balfas menulis Dr. Tjiptomangunkusumo, Hazil Tanzil menulis Teuku Umar dan Cut Nya Din, Matu Mona menulis H. Husni Thamrin dan W.R. Soepratman, Pramoedya Ananta Toer menulis Panggil Aku Kartini Saja, dan lain-lain.