Mengulik Ahok Si Finding Nemo

Menarik mencermati nota pembelaan Finding Nemo yang dibacakan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam persidangan dugaan penodaan agama kemarin. Ahok mengibaratkan dirinya sebagai Nemo, ikan badut mungil, yang menginspirasi ikan-ikan besar yang terjebak jaring nelayan. Berkat arahan Nemo, ikan-ikan besar itu bisa kompak berenang ke bawah, dan akhirnya tiang penyanggah jaringnya patah.

Adegan ini menjadi ilustrasi Ahok untuk menjelaskan apa yang dilakukannya selama memerintah di DKI Jakarta. Ahok mengaku terkadang sekelompok orang di negeri ini memang salah arah, sehingga korupsi merajalela, anggaran dimainkan. Sehingga, mau tak mau, Ahok harus teriak agar salah arah itu terhenti. Agar pembangunan terhadap rakyat dapat terus berjalan.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya kerap menjadikan film Finding Nemo sebagai bahan pembelajaran bagi anak saya. Dan karenanya, saya mual dengan ilustrasi ini. Saya pikir ilustrasi ini lebay tak ketulungan, dan maaf saja, bertolakbelakang dengan apa yang Ahok lakukan.

Kartini, Rakus dan Mega Korupsi E-KTP

Apa kaitan antara Raden Ajeng Kartini dan mega korupsi e-KTP? Tidak ada kecuali saling meniadakan. Kartini adalah pahlawan nasional, sementara mega korupsi e-KTP adalah kejahatan luar biasa. Sehingga secara logika, Kartini pasti menolak mega korupsi e-KTP.

Penolakan Kartini terhadap korupsi oleh pejabat negara pada zamannya tergurat jelas dalam suratnya pada sahabat penanya, Estella Zeehandelar, di  Belanda, 12 Januari 1900.

"Kejahatan yang memang ada atau lebih baik yang merajalela ialah hal menerima hadiah yang saya anggap sama jahat dan hinanya dengan merampas barang-barang milik rakyat kecil.”

Tetapi, rupanya korupsi di zaman Kartini lebih manusiawi ketimbang korupsi di zaman sekarang. Korupsi di era Kartini ditujukan guna mencukupi kehidupan akibat digaji kecil oleh pemerintah kolonial Belanda. Begitu kecilnya gaji mereka sehingga Kartini menyebut:

“hampir merupakan suatu keajaiban bagaimana mereka mencukupi keperluan hidup dengan gaji yang sedikit itu.”

Negeri Drama yang Menyalahkan Masa Lalu

Sudah berkian bulan ini saya memiliki hobi mengumpat. Barangkali hal ini akibat tayangan televisi dan media sosial yang melulu diramaikan politik, SARA, kegaduhan DPR dan DPD. Drama politik ini sering lebih ciamik ketimbang FTV di pagi hari yang membuat saya mual. Sepertinya, para politisi ini memiliki bakat menjadi aktor drama Korea. Jangan-jangan, mereka juga seperti saya, seorang ibu rumah tangga yang tergila-gila drama Korea?

Perlu dicatat, drama korea tidak melulu berefek negatif. Ada hal-hal yang bisa dipelajari dalam drama korea. Setiap kali menonton drama Korea, saya membayangkan DKI Jakarta akan secanggih itu. Ke mana-mana naik transportasi umum, bisa jalan kaki di trotoar, banyak bangunan fenomenal, banyak taman untuk sosialisasi para warganya, punya rusun untuk masyarakat menengah ke bawah yang fasilitasnya tidak jauh-jauh amat dari apartemen para the have. Dalam drama Korea orang miskin tidak terkesan miskin-miskin amat. Desain smart city yang sepertinya telah menjadi pembelajaran bagi para pengambil kebijakan.

Tetapi, smart city itu pasti tidak datang ujug-ujug. Saya yakin ada sesuatu di balik ciamiknya smart city. Pertanyaannya, apakah drama  mencapai keciamikan di Korea dan di Indonesia sama? Karena, demi mengejar keciamikan itu elit-elit di Jakarta juga bermain drama. Penggusuran demi penggusuran terhadap orang miskin di DKI Jakarta membuat orang-orang menangis, serupa sewaktu menonton drama Korea. Bedanya, drma Korea hanya membuat perut mual sesaat, sementara drama penggusuran ini membuat orang miskin bertambah miskin.

Ketika Perempuan Menanti Realisasi Janji Manis Jokowi-JK

Salah satu penyebab utama kegagalan rezim Jokowi-Jusuf Kalla dalam memenuhi hak-hak perempuan adalah ketimpangan perlindungan hukum dan arah pembangunan. Pemerintah dan DPR masih mengabaikan kalangan perempuan. Indikasinya tampak dari tarik-ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait kesejahteraan perempuan belum tuntas.

Pemerintah dan DPR belum mencapai mufakat perihal pembahasan RUU Penyandang Disabilitas, RUU Perlindungan Nelayan, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Kekerasan Seksual, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Beberapa peraturan penting terkait perempuan semisal Amandemen UU Perkawinan belum menjadi prioritas. Political will ini yang menerbitkan ketimpangan yang bermuara pada kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada para perempuan di Indonesia.

Kendati konstitusi negara mengamanatkan penghapusan segala bentuk diskriminasi, faktanya masih jauh panggang dari api. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengerus kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dampaknya bagi perempuan belum signifikan. Secara internasional, mengerus ketimpangan pembangunan terhadap perempuan merupakan agenda pembangunan 2030 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hoax Itu "Berjudul" Jokowi Presiden Terbaik se-Asia Pasifik 2016

Pemberitaan terkait prestasi Presiden Joko Widodo yang didapuk sebagai pemimpin terbaik di Asia Pasifik versi Bloomberg, ternyata hoax alias tidak benar. Sang penulis artikel, David Tweed, mengaku tidak pernah menuliskan hal tersebut dalam artikel yang berjudul “Who’s Had the Worst Year?”

Sebelumnya,sejumlah media di Indonesia menggandang-gandang berita bahwa Jokowi didapuk  Bloomberg  sebagai pemimpin terbaik Asia Pasifik. Jokowi bahkan mengalahkan prestasi PerdanaMenteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.

Belakangan, klaim itu dibantah David Tweed. Melalui akun twitter @DavidTweed, ia menjawab pertanyaan akun @dwinugr95989941 pada 1Januari 2016.

"Have you ever said that Joko Widodo is the best leader in Asia for 2016? It's rumoured here in Indonesia (Benarkah Kamu menyebut Joko Widodo sebagai pemimpin terbaik di Asia pada 2016? Berita itu telah menjadi rumor di Indonesia?" tanya @dwinugr95989941.

“No (tidak),” jawab @DavidTweed singkat sehari kemudian.

“Ok.thanks. Crystal clear (baik. Terimakasih. Sangat jelas),” balas @dwinugr95989941lagi.

KPK, Jangan Lupakan Koruptor BLBI! Please!

Besok adalah Hari Antikorupsi Internasional, barangkali karenanya saya kemudian teringat perihal Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI). Kita tentu mengapresiasi langkah Jokowi dan aparat hukumnya untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Tetapi, kasus-kasus itu hanya ibarat ikan kakap jika dibanding BLBI yang sebesar paus. Dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia, BLBI adalah yang terbesar.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krismon 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Menurut Manajer Advokasi-Investigasi FITRA Apung Widadi, kerugian kasus BLBI yang semula bernilai Rp 650 triliun pada 1998 terus membengkak hingga Rp 2.000 triliun pada 2015. Hingga kini, kerugian negara akibat korupsi ini masih menjadi beban bagi negara dan masyarakat. Bahkan, kerugian diprediksi masih harus ditanggung oleh negara hingga 2043. Kejahatan ini dia nilai sebagai penyebab defisit yang berujung pada ketergantungan pada hutang luar negeri.

(Review Novel) Pecinta Pacar Merah, Jangan Baca Tan!

Judul tulisan saya ini serius. Jika Anda Pecinta Pacar Merah Indonesia, roman politik karya Matu Mona yang mengisahkan petualangan Tan Malaka, sebaiknya jangan baca Tan : Sebuah Novel karya Hendri Teja. Jika nekad, maka Anda akan menerima tamparan kuat melalui aksi-aksi mempermalukan Bapak penggurat konsep Republik Indonesia yang pertama ini. Pada Tan, kelegendarisan Tan Malaka dikoyak-moyak.

Lewat literatur Tan Malaka, baik kumpulan gagasan, analisis kehidupan, sampai fiksi – sekian lama publik disuguhkan heroism perjuangan, misterius jejak langkah, dan tragedi kematiannya. Tiga hal ini yang membentuk Tan Malaka sebagai sosok legendaris di benak publik. Apalagi jika sempat membaca roman Pacar Merah Indonesia, maka kelegendarisan Tan Malaka akan bertambah lewat penisbatkan kelihaian tiada tanding berikut ilmu kesaktian tiada lawan.

Nah! Hal-hal serupa Pacar Merah Indonesia ini tidak ada dalam Tan. Bahkan dalam banyak sisi, Tan seolah-olah memperolok-olok sosok sang Pacar Merah Indonesia. Serius! Tan Malaka dalam Tan, digambarkan sebagai sosok peragu, minder, dan gagap di hadapan wanita. Biar saya tukilkan sedikit isi novel ini :

“Aku tertunduk, kemudian kulihat ada pensil dan buku catatan menyembul dari kantong rompinya. Aku salah mengira. Lelaki itu bukan seorang pejabat penting di sekolah, paling-paling pekerjaannya hanya staf administrasi. Celakanya, aku tetap saja minder, tak dapat berkeras di hadapannya.”