Tahun Politik Menjelang, Waspada Provokasi Kasus Intorelansi

Indonesia patut gelisah. Belum genap satu setengah bulan dari tahun 2018, negeri kita sudah didera kasus-kasus intoleransi. Bukan cuma rumah ibadah yang diserang, tapi juga tokoh-tokoh agama. Ada pula korban jiwanya. Bayangkan, terhitung sejak 27 Januari 2018-11 Februari 2018—dalam tempo dua minggu sudah viral 6 kasus intorelansi yang 5 diantaranya tergolong berat. Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila yang beredar di group chating kita masukan juga. Intinya: betapa masifnya?

Sulit rasanya menilai kasus-kasus intorelansi ini berdiri sendiri. Tidak logis rasanya menimbang keharmonisan umat beragama di Indonesia selama ini tidak parah-parah amat. Bangsa ini sudah lama meninggalkan Ambon dan Sampit —saya belum pernah ada membaca sampai pada tingkat bunuh-membunuh pasca periodesasi kerusuhan itu. Tetapi sekarang, mendadak saja menyeruak seperti asap beracun.

Padahal kita sama-sama paham bahwa tindakan penyerangan dan juga kekerasan bukanlah bagian dari ajaran agama dan keyakinan apapun. Apalagi Islam! Islam mengecam setiap tindakan kekerasan. Kita mengecam keras tindakan tersebut sebagai bentuk kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi. Segala tindakan intoleransi tidak diberi tempat, tetapi toh ia tetap tercatat hadir dan mewarnai tata kehidupan masyarakat.

Cuci Tangan Ala PAN Pasca Tersangkanya Zumi Zola

Miris hati saya membaca tanggapan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, atas status tersangka yang kini disandang Gubernur Jambi, Zumi Zola. Kita sama-sama tahu Zumi Zola adalah Ketua DPW PAN Jambi yang terjerat kasus dugaan korupsi RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Kecuali terkejut, Zulkifli juga menyebut perkara gaji kepala daerah yang kecil—cuma Rp 6.6 juta katanya. Padahal untuk maju di pilkada, seseorang membutuhkan modal yang sangat besar. Melalui tanggapan ini, terkesan Zulkifli—yang juga adalah Ketua MPR—hendak membangun narasi korupsi kepala daerah adalah wajar sebab gaji mereka kecil sementara modal pilkadanya amat besar.

Dari sini kita bisa membaca ada kesan rasionalitas yang dikemukakan untuk membenarkan perilaku korup. Ini tak ubahnya istilah “apes” yang juga tren apabila ada pejabat yang terciduk. Maksudnya perilaku korup itu wajar saja—salah, tapi wajar saja—dan apabila ada pejabat yang terciduk, ya sedang sial saja.

Bukankah ini pertanda ada moralitas yang sedang jungkir-balik? Kita tahu itu adalah kesalahan, tapi karena banyak yang melakukan, ya dilakukan juga. Sebuah dalih dari perilaku tak bermoral.

Kesombongan Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut

Sombong atau tinggi hati merupakan salah satu sifat yang tercela. Sejak bocah kita selalu dididik untuk menjauhi sifat sombong. Biasanya nasihat ini juga diikuti dengan cerita diusirnya iblis dari surga karena kesombongannya kepada Nabi Adam.

Dalam dunia politik, utamanya menjelang kontestasi Pilkada seperti sekarang, sikap sombong kerapkali dijadikan taktik untuk mengembosi semangat pihak lawan. Dengan masifnya perang urat syaraf di media sosial, taktik sombong dimanfaatkan untuk membangun propaganda bahwa potensi kemenangan pihak lawan hampir-hampir mustahil.

Taktik ini tentu terkait dengan kultur masyarakat Indonesia yang cenderung suka pada pemenang, ingin berada bersama para pemenang. Sehingga mereka yang potensi menangnya paling besar cenderung lebih mudah meraup dukungan publik.

Taktik sombong ini kita temukan dari pernyataan bacagub Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Dia tampil begitu percaya diri untuk memenangkan Pilgub Sumut Juni mendatang. Dukungan enam partai jadi basisnya awalnya untuk mengklaim kemenangan; basis yang prematur tentu saja

Polemik Penenggelaman Kapal, Satu Pelecehan terhadap Jokowi?

Polemik kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat saya terbahak-bahak. Apalagi polemik ini menyeret petinggi-petinggi pemerintah: semacam Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buat saya polemik ini bukan hanya konyol tetapi tidak mendidik publik. Bahkan jika ditelisik mendalam, ada unsur pelecehan terhadap instruksi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

Pertama, saya sendiri mendukung kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing. Mosok kita mau berunding dengan maling di rumah kita sendiri? Sudah berapa triliun rupiah kekayaan laut kita yang dikeruk oleh perampok-perampok asing itu. Jadi tenggelamkan saja semua kapal perampok itu agar mereka tahu bahwa kita amat serius untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Simak saja baik-baik. Sudah tiga tahun kebijakan penenggelaman ini berlaku. Tapi toh, masih ada juga perampok asing yang nekad. Lantas, bagaimana bila kebijakan ini diganti menjadi lebih lunak? Sudah pasti akan semakin “dimakanlah” Indonesia oleh para bedebah itu. Ibaratnya lunak-lunak dengan anjing rabies, sudah diampuni masih pula digigitnya kaki kita. Sah-sah saja memprotes, tapi tawarkanlah solusi yang lebih bernas, yang lebih tegas.

Kedua, penenggelaman kapal illegal fishing bukan berlangsung kali ini saja. Sudah sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah bertegas-tegas dengan para perampok di lautan Indonesia. Jadi, kalau menjelang tahun ke empat pemerintahan Jokowi-JK ini masih gaduh akibat masalah ini artinya ada “ketidakwarasan” di sini. Bukankah Albert Einstein menyebut: ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda?

Tiga tahun lebih polemik ini terbit dan tidak selesai hingga saat ini? Tiga tahun menteri-menteri yang berpolemik itu duduk satu meja dalam rapat kabinet, tetapi masalah ini coba diselesaikan di luar rapat kabinet. Jadi kalau ini bukan “ketidakwarasan, harus kita sebut apa?

Ketiga, boleh-boleh saja bicara kebaikan rakyat. Kapal-kapal itu diserahkan kepada para nelayan. Pertanyaannya, adalah jaminan kapal-kapal ini akan sampai kepada pihak yang tepat. Maaf-maaf saja, sepengetahuan saya mata aparat pemerintah itu suka siwer. Lain yang disasar, lain pula yang diberi.

Belum lagi kalau ada yang coba bermain-main. Ilustrasinya begini. Kapal-kapal itu diserahkan kepada kelompok nelayan yang sudah diajak berkompromi. Setelah penyerahan, kapal-kapal itu dibeli lagi oleh perampok-perampok yang kapalnya disita pemerintah. Siapa yang bisa menjamin scenario busuk seperti ini tidak akan terjadi?

Keempat, dan ini yang terparah, kabinet gaduh. Presiden dan kabinetnya adalah sebuah tim yang harus bergerak secara sadar, terkoordinasi, memiliki batasan yang teridentifikasi, dan secara berkesinambungan mengupayakan pencapaian tujuan bersama. Boleh-boleh saja punya pendapat berbeda, tetapi arena perang pendapat itu bukan di ranah publik, melainkan di rapat kabinet. Di sanalah urusan tetek-bengek kabinet dibahas bersama.

Jadi kalau kemudian Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Pandjaitan, Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Sri Mulyani mengritik kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti secara frontal di aras media, tentu kita jadi bertanya-tanya. Pada tahap awal ini adalah perihal kesolidadan “tim” pemerintah. Tetapi pada tahap selanjutnya ini juga bisa dipandang sebagai pelecehan terhadap Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi sudah berulang-ulang menyebut kabinet jangan gaduh, tetapi berulang-ulang pula peringatan Jokowi ini diabaikan.

Intinya, saya pikir kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing perlu dipandang dengan kacamata kewarasan anak bangsa, dalam kacamata kemerdekaan 100%. Biarkan ini menjadi debat yang sehat di aras public. Sementara menteri-menteri yang terkait dengan kebijakan Menteri Susi, silakan balik ke kandang, bahas ini di dalam rapat cabinet. Kecuali mereka hanya menganggap instruksi presiden tak ubahnya peluit tukang parkir yang bisa diabaikan.

pernah dimuat di politiktoday

(Review Novel) Tan : Gerilya Bawah Tanah

Judul : Tan : Gerilya Bawah Tanah (Trilogi Tan Malaka 2)
Pengarang : Hendri Teja
Penerbit : Javanica
Terbit : November 2017
Halaman : 507 halaman
Berat Buku : 500 gr

Saya senantiasa yakin jika kita akan semakin muda memahami kejadian hari ini dengan cara memahami kejadian di masa lampau. Novel ini salah satunya. Novel ini mengisahkan perjalanan Tan Malaka, salah satu tokoh yang paling berpengaruh (selain Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.) pada zaman perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak keseluruhan memang, melainkan pada periode 1926-1927, yakni sesudah pemberontakan rakyat.

Tan Malaka dilupakan oleh bangsa Indonesia sejak era Orde Baru. Jujur saja, hampir tidak saya kenali sosok Tan Malaka sampai akhirnya mengecap dunia perguruan tinggi. Siapa sangka bahwa sosok ini bukan cuma tenar lantaran label Partai Komunisnya. Tan Malaka lebih besar dari itu.

Rindu Kami Kepada Ibu Ani Yudhoyono

Sosok Ibu Negara memang memiliki karakter masing-masing. Mulai dari Ibu Fatmawati, Ibu Negara era Sukarno, sampai Iriana Jokowi, Ibu Negara era pemerintahan Jokowi, punya ciri khas masing-masing. Namun, satu yang paling berkesan bagi saya adalah masa-masa saat Ibu Ani Yudhoyono menjadi Ibu Negara Indonesia.

Menjadi Ibu Negara bukan berarti Ibu Ani cuma sekadar mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ibu Ani punya seabrek kegiatan sendiri, utamanya kegiatan sosial yang bertemakan pemberdayaan perempuan Indonesia. Dalam melaksanakan aktivitas sosialnya Ibu Ani bersama-sama para istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu membentuk suatu perkumpulan dengan nama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Tujuannya untuk membantu masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang kurang beruntung.

Inisiatif  dan upaya Ibu Ani ini telah menjadi menjadi satu kekuatan transformatif yang memiliki efek ganda atas peningkatan literasi masyarakat, pendidikan perempuan dan anak. Dengan program-programnya itu Ibu Ani turut mendorong perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan peluang baru dalam kehidupan.

Terimakasih Pak SBY

Kasus Setya Novanto adalah ironis bagi bangsa Indonesia. Hiruk-pikuk ini bukan hanya di tanah air, bahkan media-media internasional pun turut menyiarkan drama proses hukum Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini. (baca: media asing menertawakan setya novanto)

Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, rupanya ada satu kabar gembira: Indonesia dapat trofi The Global Champion of Disaster Risk Reduction dari PBB. Memang ini kabar lama, kejadiannya tepat 6 tahun lalu. Serah terimanya dilakukan oleh mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon kepada mantan Presiden RI SBY.

Kabar ini muncul begitu saja di lini masa Facebook saya. Tepatnya dari akun Fanpage Facebook SBY yang belakangan ini gencar menyiarkan kolom #SBYMingguIni.

SBY-Prabowo Bertemu, Mengapa SMRC Sakit Perut?

Pernyataan peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjadi kelakar paling garing pada akhir pekan ini. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditanggapinya secara tendensius. Sampai-sampai, ia berkesimpulan bahwa SBY mustahil mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

Ada beberapa kelemahan dari pendapat Sirojudin. Pertama, ia menilai SBY mustahil mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 karena faktor 'sejarah' militer. Sirojudin memfitnah SBY turut memecat Prabowo dari TNI. Di sini terang kegagapan Sirojudin dalam memahami peraturan organisasi militer.

Padahal keputusan pemberhentian Prabowo mengacu pada keputusan institusi, yakni TNI Angkatan Darat. Sebagai Kasospol TNI, SBY terang tidak berwenang merekomendasikan apalagi membuat keputusan dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena sifatnya institusional.

Tarif Listrik, Timses Pilpres dan Duit Proyek Mercusuar

Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik per 1 Mei 2017 kemarin. Kenaikannya gila-gilaan, nyaris 100 % jika dibandingkan dengan TDL per Januari Rp 774 per KWh dan sekarang mencapai Rp1.352 per KWh.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah menyebut bahwa rata-rata biaya pokok listrik turun. Dari Rp 998 per KWh pada 2015 menjadi Rp 983 per kWh pada 2016. Targetnya, pada tahun ini biaya listrik turun lagi ke angka Rp 950 per kWh. Dengan membandingkan keduanya, kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pengguna TDL golongan 900 VA sudah membayar di atas harga produksi listrik PLN.

Ada beberapa poin penting terkait kenaikan TDL jilid II ini. Pertama, beban hidup masyarakat akan meningkat. Bank Indonesia boleh saja berdalih kenaikan TDL hanya akan mendorong inflasi sesaat, tetapi dampaknya tetap bersifat negatif terhadap perekonomian, khususnya pelaku usaha mikro.

Mengulik Ahok Si Finding Nemo

Menarik mencermati nota pembelaan Finding Nemo yang dibacakan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam persidangan dugaan penodaan agama kemarin. Ahok mengibaratkan dirinya sebagai Nemo, ikan badut mungil, yang menginspirasi ikan-ikan besar yang terjebak jaring nelayan. Berkat arahan Nemo, ikan-ikan besar itu bisa kompak berenang ke bawah, dan akhirnya tiang penyanggah jaringnya patah.

Adegan ini menjadi ilustrasi Ahok untuk menjelaskan apa yang dilakukannya selama memerintah di DKI Jakarta. Ahok mengaku terkadang sekelompok orang di negeri ini memang salah arah, sehingga korupsi merajalela, anggaran dimainkan. Sehingga, mau tak mau, Ahok harus teriak agar salah arah itu terhenti. Agar pembangunan terhadap rakyat dapat terus berjalan.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya kerap menjadikan film Finding Nemo sebagai bahan pembelajaran bagi anak saya. Dan karenanya, saya mual dengan ilustrasi ini. Saya pikir ilustrasi ini lebay tak ketulungan, dan maaf saja, bertolakbelakang dengan apa yang Ahok lakukan.

Kartini, Rakus dan Mega Korupsi E-KTP

Apa kaitan antara Raden Ajeng Kartini dan mega korupsi e-KTP? Tidak ada kecuali saling meniadakan. Kartini adalah pahlawan nasional, sementara mega korupsi e-KTP adalah kejahatan luar biasa. Sehingga secara logika, Kartini pasti menolak mega korupsi e-KTP.

Penolakan Kartini terhadap korupsi oleh pejabat negara pada zamannya tergurat jelas dalam suratnya pada sahabat penanya, Estella Zeehandelar, di  Belanda, 12 Januari 1900.

"Kejahatan yang memang ada atau lebih baik yang merajalela ialah hal menerima hadiah yang saya anggap sama jahat dan hinanya dengan merampas barang-barang milik rakyat kecil.”

Tetapi, rupanya korupsi di zaman Kartini lebih manusiawi ketimbang korupsi di zaman sekarang. Korupsi di era Kartini ditujukan guna mencukupi kehidupan akibat digaji kecil oleh pemerintah kolonial Belanda. Begitu kecilnya gaji mereka sehingga Kartini menyebut:

“hampir merupakan suatu keajaiban bagaimana mereka mencukupi keperluan hidup dengan gaji yang sedikit itu.”

Negeri Drama yang Menyalahkan Masa Lalu

Sudah berkian bulan ini saya memiliki hobi mengumpat. Barangkali hal ini akibat tayangan televisi dan media sosial yang melulu diramaikan politik, SARA, kegaduhan DPR dan DPD. Drama politik ini sering lebih ciamik ketimbang FTV di pagi hari yang membuat saya mual. Sepertinya, para politisi ini memiliki bakat menjadi aktor drama Korea. Jangan-jangan, mereka juga seperti saya, seorang ibu rumah tangga yang tergila-gila drama Korea?

Perlu dicatat, drama korea tidak melulu berefek negatif. Ada hal-hal yang bisa dipelajari dalam drama korea. Setiap kali menonton drama Korea, saya membayangkan DKI Jakarta akan secanggih itu. Ke mana-mana naik transportasi umum, bisa jalan kaki di trotoar, banyak bangunan fenomenal, banyak taman untuk sosialisasi para warganya, punya rusun untuk masyarakat menengah ke bawah yang fasilitasnya tidak jauh-jauh amat dari apartemen para the have. Dalam drama Korea orang miskin tidak terkesan miskin-miskin amat. Desain smart city yang sepertinya telah menjadi pembelajaran bagi para pengambil kebijakan.

Tetapi, smart city itu pasti tidak datang ujug-ujug. Saya yakin ada sesuatu di balik ciamiknya smart city. Pertanyaannya, apakah drama  mencapai keciamikan di Korea dan di Indonesia sama? Karena, demi mengejar keciamikan itu elit-elit di Jakarta juga bermain drama. Penggusuran demi penggusuran terhadap orang miskin di DKI Jakarta membuat orang-orang menangis, serupa sewaktu menonton drama Korea. Bedanya, drma Korea hanya membuat perut mual sesaat, sementara drama penggusuran ini membuat orang miskin bertambah miskin.

Ketika Perempuan Menanti Realisasi Janji Manis Jokowi-JK

Salah satu penyebab utama kegagalan rezim Jokowi-Jusuf Kalla dalam memenuhi hak-hak perempuan adalah ketimpangan perlindungan hukum dan arah pembangunan. Pemerintah dan DPR masih mengabaikan kalangan perempuan. Indikasinya tampak dari tarik-ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait kesejahteraan perempuan belum tuntas.

Pemerintah dan DPR belum mencapai mufakat perihal pembahasan RUU Penyandang Disabilitas, RUU Perlindungan Nelayan, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Kekerasan Seksual, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Beberapa peraturan penting terkait perempuan semisal Amandemen UU Perkawinan belum menjadi prioritas. Political will ini yang menerbitkan ketimpangan yang bermuara pada kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada para perempuan di Indonesia.

Kendati konstitusi negara mengamanatkan penghapusan segala bentuk diskriminasi, faktanya masih jauh panggang dari api. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengerus kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dampaknya bagi perempuan belum signifikan. Secara internasional, mengerus ketimpangan pembangunan terhadap perempuan merupakan agenda pembangunan 2030 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hoax Itu "Berjudul" Jokowi Presiden Terbaik se-Asia Pasifik 2016

Pemberitaan terkait prestasi Presiden Joko Widodo yang didapuk sebagai pemimpin terbaik di Asia Pasifik versi Bloomberg, ternyata hoax alias tidak benar. Sang penulis artikel, David Tweed, mengaku tidak pernah menuliskan hal tersebut dalam artikel yang berjudul “Who’s Had the Worst Year?”

Sebelumnya,sejumlah media di Indonesia menggandang-gandang berita bahwa Jokowi didapuk  Bloomberg  sebagai pemimpin terbaik Asia Pasifik. Jokowi bahkan mengalahkan prestasi PerdanaMenteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.

Belakangan, klaim itu dibantah David Tweed. Melalui akun twitter @DavidTweed, ia menjawab pertanyaan akun @dwinugr95989941 pada 1Januari 2016.

"Have you ever said that Joko Widodo is the best leader in Asia for 2016? It's rumoured here in Indonesia (Benarkah Kamu menyebut Joko Widodo sebagai pemimpin terbaik di Asia pada 2016? Berita itu telah menjadi rumor di Indonesia?" tanya @dwinugr95989941.

“No (tidak),” jawab @DavidTweed singkat sehari kemudian.

“Ok.thanks. Crystal clear (baik. Terimakasih. Sangat jelas),” balas @dwinugr95989941lagi.

KPK, Jangan Lupakan Koruptor BLBI! Please!

Besok adalah Hari Antikorupsi Internasional, barangkali karenanya saya kemudian teringat perihal Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI). Kita tentu mengapresiasi langkah Jokowi dan aparat hukumnya untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Tetapi, kasus-kasus itu hanya ibarat ikan kakap jika dibanding BLBI yang sebesar paus. Dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia, BLBI adalah yang terbesar.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krismon 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Menurut Manajer Advokasi-Investigasi FITRA Apung Widadi, kerugian kasus BLBI yang semula bernilai Rp 650 triliun pada 1998 terus membengkak hingga Rp 2.000 triliun pada 2015. Hingga kini, kerugian negara akibat korupsi ini masih menjadi beban bagi negara dan masyarakat. Bahkan, kerugian diprediksi masih harus ditanggung oleh negara hingga 2043. Kejahatan ini dia nilai sebagai penyebab defisit yang berujung pada ketergantungan pada hutang luar negeri.

(Review Novel) Pecinta Pacar Merah, Jangan Baca Tan!

Judul tulisan saya ini serius. Jika Anda Pecinta Pacar Merah Indonesia, roman politik karya Matu Mona yang mengisahkan petualangan Tan Malaka, sebaiknya jangan baca Tan : Sebuah Novel karya Hendri Teja. Jika nekad, maka Anda akan menerima tamparan kuat melalui aksi-aksi mempermalukan Bapak penggurat konsep Republik Indonesia yang pertama ini. Pada Tan, kelegendarisan Tan Malaka dikoyak-moyak.

Lewat literatur Tan Malaka, baik kumpulan gagasan, analisis kehidupan, sampai fiksi – sekian lama publik disuguhkan heroism perjuangan, misterius jejak langkah, dan tragedi kematiannya. Tiga hal ini yang membentuk Tan Malaka sebagai sosok legendaris di benak publik. Apalagi jika sempat membaca roman Pacar Merah Indonesia, maka kelegendarisan Tan Malaka akan bertambah lewat penisbatkan kelihaian tiada tanding berikut ilmu kesaktian tiada lawan.

Nah! Hal-hal serupa Pacar Merah Indonesia ini tidak ada dalam Tan. Bahkan dalam banyak sisi, Tan seolah-olah memperolok-olok sosok sang Pacar Merah Indonesia. Serius! Tan Malaka dalam Tan, digambarkan sebagai sosok peragu, minder, dan gagap di hadapan wanita. Biar saya tukilkan sedikit isi novel ini :

“Aku tertunduk, kemudian kulihat ada pensil dan buku catatan menyembul dari kantong rompinya. Aku salah mengira. Lelaki itu bukan seorang pejabat penting di sekolah, paling-paling pekerjaannya hanya staf administrasi. Celakanya, aku tetap saja minder, tak dapat berkeras di hadapannya.”

Membaca Sejarah Pahlawan

Konon para pahlawan adalah mata air keteladanan. Karena itu untuk melestarikan sosok dan nilai para pahlawan, sekaligus untuk mewariskannya kepada generasi muda, salah satu cara yang dilakukan adalah menuliskan buku biografinya. Sayangnya penulisan buku biografi pahlawan rentan dengan intervensi, manipulasi, dan distorsi. Seringkali untuk menegakan nilai tertentu, buku biografi sengaja disusun bukan “apa adanya” tetapi “ada apanya”, alias sesuai dengan keinginan si pemesan.

Ambil contoh semasa rezim Orde Lama yang mendirikan Lembaga Sejarah dan Antropologi di tahun 1958, sebagai instrument untuk publikasi pahlawan yang salah satunya dengan membuat buku biografi para pahlawan. Pemerintah Suharto melanjutkan dengan meluncurkan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional di tahun 1979. Catatan Klaus H. Schreiner, pada tahun 1983 lembaga itu telah menerbitkan 73 biografi pahlawan.

Buku biografi versi penguasa ini pada akhirnya menemukan lawannya. Pertama, buku-buku biografi yang ditulis oleh mereka yang independen, tidak berdiri di bawah ketiak penguasa. Ambil contoh, M. Balfas menulis Dr. Tjiptomangunkusumo, Hazil Tanzil menulis Teuku Umar dan Cut Nya Din, Matu Mona menulis H. Husni Thamrin dan W.R. Soepratman, Pramoedya Ananta Toer menulis Panggil Aku Kartini Saja, dan lain-lain.